JAKARTA - Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap kini semakin menegaskan posisinya sebagai bagian penting dari transisi energi nasional. 

Di tengah komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang memicu krisis iklim, teknologi ini dipandang sebagai solusi nyata yang dapat diterapkan langsung oleh sektor industri maupun komersial. Pertumbuhan instalasinya menghadirkan optimisme baru sekaligus memunculkan tanggung jawab besar terkait pengelolaan limbah di masa mendatang.

Penggunaan PLTS atap memungkinkan bangunan memproduksi listrik secara mandiri dengan sumber energi bersih. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan dunia usaha untuk menerapkan standar hijau dan efisiensi energi yang berkelanjutan. 

Namun, peningkatan kapasitas terpasang harus diiringi dengan kesiapan sistem pengelolaan limbah yang terencana dan terintegrasi.

Kesadaran mengenai potensi limbah panel surya mulai disuarakan para pelaku industri. Mereka menilai bahwa keberlanjutan tidak hanya berhenti pada tahap produksi energi, tetapi juga mencakup siklus akhir perangkat. Dengan jumlah bangunan yang sangat besar di Indonesia, isu limbah elektronik dari panel surya menjadi perhatian yang tak bisa diabaikan.

Tantangan Limbah dan Kesadaran Industri

Vice President Operations Xurya Daya Indonesia, Philip Effendy, menegaskan pentingnya memikirkan pengelolaan limbah sejak dini. 

"Kami sadar kalau secara jangka panjang, kami juga harus mempertimbangkan limbahnya, karena apabila 90 juta bangunan di Indonesia telah memakai panel surya, barang ini tetap elektronik. Suatu hari nanti akan rusak. Kami harus memikirkan bagaiaman cara mendaur ulang dan mengelola limbah-limbah tersebut," ujarnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa panel surya tetap tergolong perangkat elektronik yang memiliki masa pakai terbatas.

Kesadaran ini muncul seiring meningkatnya adopsi PLTS atap di berbagai wilayah. Negara-negara maju yang lebih dahulu mengembangkan energi surya telah membangun ekosistem ekonomi sirkular untuk mendaur ulang komponen panel. Indonesia dinilai perlu belajar dari praktik tersebut agar tidak menghadapi persoalan lingkungan di masa depan.

Pengelolaan limbah PLTS atap termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Tempat pengelolaan limbah B3 sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi fasilitas untuk mengolahnya kembali menjadi bahan baku baru masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam rantai ekonomi sirkular yang perlu segera diisi.

Peluang Ekonomi Sirkular dari Komponen Surya

Menurut Philip, setiap komponen PLTS atap memiliki nilai ekonomi jika dipisahkan dan diolah dengan tepat. Material seperti aluminium, tembaga, silika, kasa, dan microchip dapat diekstraksi kembali untuk dimanfaatkan ulang. Potensi tersebut membuka peluang terciptanya industri daur ulang yang mampu menggerakkan roda ekonomi sirkular nasional.

Ia juga menyampaikan harapan agar muncul penyedia jasa yang mampu mengolah limbah tersebut secara komprehensif. 

"Kami berharap sebenarnya ketika kesempatan itu muncul, ada penyedia yang bisa membantu kami menciptakan ekonomi sirkular ini. Kami tentu sebagai pemberi solusi juga akan memastikan kita kerja sama dan mencari win-win solution dari seluruh PLTS atap," tutur Philip. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan limbah yang efektif.

Di beberapa negara tetangga, fasilitas pengolahan panel surya bekas sudah tersedia. "Jadi kalau dibedah banyak mineral-mineral yang bisa diekstrak dari alat ini ketika di recycle kembali. Cuman memang di Indonesia belum ada ya untuk (mengelolanya agar bisa dipakai lagi. 

Cuman kalau di tetangga, Singapore, itu Thailand juga sudah ada," ucapnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa peluang pengembangan industri daur ulang masih sangat terbuka di dalam negeri.

Perkembangan PLTS Atap dan Respons Regulasi

Dari sisi perkembangan pasar, analis sistem ketenagalistrikan dan energi terbarukan dari Institute for Essential Services Reform, Alvin Putra Sisdwinugraha, menilai laju PLTS di Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. 

Meski demikian, sektor PLTS atap termasuk yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kebutuhan industri dan bangunan komersial.

Banyak pelaku usaha telah menerapkan standar bangunan hijau sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan. PLTS atap dipilih karena mampu menekan biaya energi sekaligus memperkuat citra ramah lingkungan perusahaan. Kombinasi faktor ekonomi dan lingkungan membuat teknologi ini semakin diminati.

Regulasi terbaru yang meniadakan skema net-metering bagi pelanggan rumah tangga sempat menjadi sorotan. Namun, kebijakan tersebut tidak menghentikan pertumbuhan PLTS atap secara keseluruhan. 

"Ini menunjukkan bahwa keinginan dari konsumen untuk mendapatkan energi bersih bisa dikatakan terus meningkat," ujar Alvin dalam sebuah webinar.

Menatap Keberlanjutan Energi dan Lingkungan

Optimisme terhadap masa depan PLTS atap perlu dibarengi dengan perencanaan jangka panjang terkait pengelolaan limbahnya. Tanpa sistem daur ulang yang memadai, peningkatan kapasitas terpasang berpotensi menimbulkan persoalan baru ketika panel memasuki akhir masa pakai. 

Karena itu, integrasi antara pertumbuhan industri dan kesiapan infrastruktur pengolahan limbah menjadi kebutuhan mendesak.

Kolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan penyedia jasa pengelolaan limbah diharapkan mampu menciptakan solusi berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan kembali material bernilai tinggi. 

Dengan pendekatan tersebut, PLTS atap tidak sekadar menjadi sumber energi bersih, melainkan juga bagian dari ekosistem ekonomi sirkular yang utuh.

Ke depan, tantangan dan peluang akan berjalan beriringan dalam perjalanan energi surya nasional. Kesadaran yang telah muncul dari pelaku industri menjadi fondasi penting untuk membangun sistem yang lebih tangguh. 

Dengan langkah terarah, Indonesia dapat memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.